Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD adalah hal yang wajib dipatuhi.
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pemilihan umum calon anggota DPR/DPRD adalah hal yang wajib dipatuhi.
Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
Bawaslu Kabupaten Pidie Jaya terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum pemilu demi mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Penegakan hukum pemilu dilakukan secara terstruktur melalui langkah pencegahan, penindakan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa pemilu.