Pemutakhiran Data Pemilih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemutakhiran data pemilih diatur dalam Pasal 201 sampai dengan Pasal 220.

Pemutakhiran Data Pemilih Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 201 ayat (8) menyebutkan bahwa:

Data Pemilih diperbarui secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan memanfaatkan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dan sumber data lain yang sah. Kegiatan ini bertujuan untuk:

• Memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih.
• Menghapus pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti meninggal dunia atau pindah domisili.
• Memperbaiki data pemilih yang mengalami perubahan identitas.
• Menjaga akurasi dan kualitas daftar pemilih secara berkelanjutan.

Peran Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemutakhiran data pemilih untuk memastikan:

• Tidak ada warga yang memenuhi syarat kehilangan hak pilihnya.
• Tidak terdapat data ganda atau data pemilih yang tidak memenuhi syarat.
• Proses pemutakhiran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.