Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan tugas Bawaslu:

Slide 1 – Dasar Tugas Bawaslu

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Penyusunan Standar dan Penegakan Hukum Pemilu.

Bawaslu menyusun standar tata laksana pengawasan Pemilu bagi pengawas di semua tingkatan. Selain itu, Bawaslu berwenang melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu.
Dalam tahap persiapan, Bawaslu mengawasi perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu, pengadaan logistik oleh KPU, kegiatan sosialisasi Pemilu, serta berbagai persiapan lainnya guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Pengawasan Tahapan Pemilu.
Bawaslu mengawasi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih, penataan daerah pemilihan, penetapan peserta Pemilu, proses pencalonan, hingga pelaksanaan kampanye dan pengelolaan dana kampanye.

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
Pengawasan Bawaslu juga mencakup pengadaan dan distribusi logistik Pemilu, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pergerakan dokumen hasil penghitungan suara, proses rekapitulasi suara, hingga pelaksanaan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, atau Pemilu susulan apabila diperlukan.

Menjaga Integritas dan Netralitas
Bawaslu berperan aktif dalam mencegah praktik politik uang serta mengawasi netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI, dan anggota Polri. Tugas ini menjadi bagian penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

“Mengawasi untuk Demokrasi, Menjaga Integritas Pemilu.” 🇮🇩🗳️