Tugas dan Fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta memastikan pelaksanaan Pemilu berlangsung sesuai peraturan perundang-undangan.
 

Tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain:

1. Mengawasi seluruh tahapan Pemilu
   • Mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penetapan hasil Pemilu.
2. Melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu
   • Mengidentifikasi potensi pelanggaran serta melakukan sosialisasi dan koordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
3. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran
   • Menerima laporan masyarakat, melakukan kajian, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu sesuai kewenangannya.
4. Mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri, dan kepala desa
   • Memastikan seluruh pihak yang wajib netral tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
5. Mengawasi pelaksanaan kampanye
   • Mengawasi metode kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), penggunaan fasilitas negara, dan kepatuhan peserta Pemilu terhadap aturan kampanye.
6. Membina dan mengoordinasikan jajaran pengawas
   • Melakukan supervisi, pembinaan, dan koordinasi terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
7. Menyelesaikan sengketa proses Pemilu
   • Menangani dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat
   • Mendorong pengawasan partisipatif melalui sosialisasi, pendidikan politik, dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan
   • Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Peran Strategis Bawaslu Kabupaten/Kota
Bawaslu Kabupaten/Kota berperan sebagai garda terdepan pengawasan Pemilu di daerah untuk memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan jujur, adil, demokratis, berintegritas, dan bebas dari pelanggaran, demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas dan terpercaya.