Bentuk Pelanggaran dalam Pemilu

1. APK Ilegal (Alat Peraga Kampanye Ilegal)
APK ilegal adalah alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti dipasang di lokasi terlarang, tidak memiliki izin, atau melebihi batas yang telah ditetapkan. Praktik ini dapat mengganggu ketertiban umum serta menciptakan ketidakadilan antar peserta pemilu.

2. Disinformasi
Disinformasi merupakan penyebaran informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau sengaja direkayasa untuk memengaruhi opini publik. Penyebaran hoaks dan informasi palsu dapat merusak kualitas demokrasi, memecah persatuan masyarakat, serta menghambat pemilih dalam mengambil keputusan yang tepat.

3. Pemanfaatan Fasilitas dan Anggaran Negara
Pemanfaatan fasilitas dan anggaran negara untuk kepentingan politik atau kampanye merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Fasilitas pemerintah, kendaraan dinas, gedung negara, maupun anggaran yang bersumber dari APBN/APBD tidak boleh digunakan untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu karena dapat mencederai prinsip keadilan dan netralitas.

“Pemilu yang jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak menolak APK ilegal, melawan disinformasi, serta mencegah penyalahgunaan fasilitas dan anggaran negara.”